Polemik pengesahan RUU Cipta Kerja masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini. Banyak orang yang menolak disahkannya undang-undang ini karena dianggap tidak pro rakyat dan hanya menguntungkan kalangan atas. mulai dari klaster ketenagakerjaan, pengusaha hingga pendidikan.
Banyak yang dipermasalahkan dalam UU Cipta Kerja yang disahkan pada tanggal 6 Oktober lalu. Mulai dari status kerja, buruh, cuti, pesangon hingga pendidikan. Yang cukup unik dari UU Cipta Kerja ini adalah banyak aspek dimasukkan kedalam undang-undang ini.
Memang, undang-undang ini termasuk sebagai omnibus law yang bermakna suatu rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Ini sah-sah saja sebagai undang-undang. Tetapi perlu dipikirkan kembali bahwa banyak aspek yang dimasukkan dapat menimbulkan keributan seperti yang ada saat ini.
Apa yang diatur dalam klaster pendidikan?
Salah satu aspek, yaitu pendidikan juga termasuk didalamnya. Tetapi itu dibantah oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan klaster pendidikan sudah dikeluarkan dari UU Cipta Kerja saat proses pembahasan. “Ada beberapa yang masih ada catatan, yaitu terkait dengan perizinan untuk pendidikan. Kami tegaskan untuk klaster pendidikan didrop dalam pembahasan sehingga perizinan pendidikan tidak diatur di dalam RUU Cipta Kerja,” kata Airlangga, dalam konferensi pers bersama sejumlah menteri di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020).
UU Citpa Kerja tidak mencakup pendidikan, termasuk pendidikan pesantren yang sebelumnya protes soal pasal pendidikan di UU Cipta Kerja dilontarkan oleh Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS). Mereka tidak menyangka bahwa UU Cipta Kerja masih memuat materi pendidikan.
Pihak DPR telah memberikan pernyataan ke publik bahwa klaster pendidikan telah dikeluarkan dari pembahasan RUU Cipta Kerja. Tetapi pada kenyataaanya terdapat pasal-pasal yang menyebut pendidikan.
Berikut ini pasal soal pendidikan dalam draf RUU Cipta Kerja yang dimaksud:
Paragraf 12
Pendidikan dan Kebudayaan
Pasal 65
(1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
(2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PKBTS bersama masyarakat menolak hal tersebut karena itu sama saja dengan dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan. Tapi kita sebagai masyarakat perlu cermat dan memahami isi dari UU Cipta Kerja agar dapat memberikan pandangan yang baik dan benar sehingga tidak ada hoaks yang tersebar di masyarakat.
