BALAIKOTA, Malangpost.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang mengindikasikan kerugian negara bertambah dari kasus dugaan korupsi yang dilakukan Kepala SMKN 10 Malang berinisial DL. Selain itu, korps adhyaksa juga menduga ada tersangka lain.
Pihak Kejari juga membeberkan adanya kerugian negara dalam penggunaan anggaran Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), dan serta menemukan fakta baru terkait penggunaan BPOPP tersebut.
“Jadi, mulai Senin (7/6) hingga Jumat (11/6), telah dilakukan audit oleh tim Inspektorat Provinsi Jatim. Dari audit tersebut, kami menemukan fakta-fakta baru terkait dengan dana BPOPP 2020,’’ kata Kasi Pidsus Kejari Kota Malang, Dino Kriesmiardi.
Hal itu diketahui setelah memeriksa 11 saksi. DL ternyata tidak hanya melakukan korupsi pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang merugikan negara sekitar Rp 500 juta. Namun, juga melakukan korupsi pada Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) pada tahun 2020.
‘’Dimana didalamnya, ada kegiatan rehabilitasi sekolah dan prasarana yang melibatkan 11 rekanan, dan, dia (kepala sekolah SMKN 10, Dwidjo Lelono yang telah ditetapkan menjadi tersangka) hanya meminjam nama perusahaannya,” imbuh Dino.
Dino juga mengungkapkan keanehan dari 11 rekanan,pasalnya mereka tidak tahu, pekerjaannya yang mana. Bahkan Waka Sarpras SMKN 10, yang disuruh menunjukkan pekerjaan yang mana, juga tidak tahu dan bingung.
Diperkirakan kerugian negara atas korupsi yang dilakukan Kepala Sekolah SMKN 10, mencapai Rp 1,2 miliar lebih.
Saat ini, pihak Kejari Kota Malang terus mengusut kasus tersebut. “Saat ini, kami masih terus mengusut kasus tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan, akan ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi SMKN 10 Kota Malang,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Kepala Sekolah SMKN 10 sudah ditahan sementara pada minggu lalu oleh Kejaksaan Negeri Kota Kalang. Penahanan itu akan berlangsung selama 20 hari.
