TRENDING, malangpost.id- Polemik tes TWK terus berlanjut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mendukung langkah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak menghadiri panggilan Komnas HAM terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).
Tjahjo mempertanyakan kaitan ketidaklulusan 75 pegawai KPK di TWK dengan pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, langkah Firli Bahuri dan pimpinan lainnya menolak hadir dalam pemeriksaan itu sudah tepat.
Tjahjo menanggap bahwa tes TWK yang dilaksanakan oleh KPK biasa-biasa saja. Ia berkata pertanyaan-pertanyaan dalam tes itu telah diterapkan dalam seleksi aparat pemerintahan sejak dahulu. Politikus PDIP itu bercerita pengalamannya mengikuti Penelitian Khusus (Litsus) saat hendak menjadi anggota DPR era Orde Baru. Menurutnya, saat itu juga sudah ada tes kebangsaan bagi calon aparatur negara.
Pelaksanaan TWK terhadap pegawai KPK untuk alih status menjadi ASN menjadi polemik. Sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tak lulus dalam tes yang digagas Firli Bahuri tersebut.
Mereka yang tak lulus TWK melakukan sejumlah langkah hukum, salah satunya melaporkan pimpinan KPK ke Komnas HAM. Para pegawai yang tak lulus menilai ada pelanggaran HAM dalam TWK. Mereka menggugat bahwa terdapat prosedur yang tidak jelas dalam tes tersebut.
Komnas HAM pun memanggil para pimpinan KPK untuk menggali kejelasan soal aduan tersebut pada hari ini. Namun, Firli dan pimpinan lainnya tak hadir. Mereka justru menanyakan dugaan pelanggaran HAM dalam tes itu.
