TRENDING, malangpost.id- Vaksinasi di Indonesia mulai berjalan. Sudah sejak Desember tahun lalu, Vaksin yang diimpor dari negara lain mulai masuk ke Indonesia. Salah satu vaksin yang sudah banyak terdengar adalah vaksin Sinovac. Melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 9860 Tahun 2020, Menkes menyatakan ada enam jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Diantaranya ada vaksin Merah Putih, Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac Biotech.
Pemerintah menargetkan vaksinasi nasional dimulai pada 13 Januari mendatang. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipastikan bakal menjadi orang Indonesia pertama yang divaksin Covid-19. Meskipun demikian, vaksin yang akan diedarkan ini ternyata masih belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah.
Aneh bukan, bagaimana bisa seorang presiden sebagai kepala pemerintahan menggunakan vaksin yang masih belum mendapat izin dari pemerintah itu sendiri? Disini peran Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disebut BPOM diuji.
BPOM sebagai lembaga independen yang memberikan izin atas beredarnya obat dan makanan diseluruh Indonesia harus berhati-hati dalam memberikan izin vaksin. Peranan BPOM dalam hal ini sangat penting. Mutu, manfaat, dan keamanan vaksin yang akan disuntikkan berada di tangan BPOM. Masyarakat tentunya berharap BPOM dapat menjamin keamanan vaksin.
Padahal tanggal 13 mendatang sudah dijadwalkan untuk melakukan vaksinasi nasional, bagaimana jika pada tanggal tersebut BPOM masih belum memberikan izin edar vaksin. Dengan adanya permasalahan tersebut BPOM diingatkan untuk berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam memberikan izin edar. Bukan hanya karena ada penargetan vaksinasi nasional sehingga izin edar dikeluarkan, perlu ada pengujian dan penelitian lebih lanjut dalam memberikan izin edar vaksin.
Bagaimana tidak, vaksin ini nantinya ditargetkan akan diberikan kepada seluruh masyarakat se Indonesia tanpa terkecuali sebagai bentuk perlindungan terhadap virus corona yang sedang mewabah di berbagai belahan dunia.
Ada beberapa asumsi yang timbul dari masyarakat mengenai adanya vaksinasi yang akan diberlakukan di Indonesia. Asumsi-asumsi tersebut seharusnya dapat diluruskan oleh pemerintah agar menghindari konflik dan penolakan di masyarakat atas vaksin tersebut.
