TRENDING, malangpost.id- Berdasarkan dokumen milik Kementerian Kesehatan Thailand yang beredar luas di media sosial, penduduk Thailand mendesak pemerintah untuk memberikan vaksin tambahan di luar vaksin corona (Covid-19) Sinovac buatan China untuk memperkuat efikasi, terutama bagi para tenaga kesehatan.
Isi memo internal itu adalah anjuran supaya para tenaga kesehatan di Negeri Gajah Putih diberikan vaksin tambahan yang dibuat dengan metode mRNA untuk memperkuat vaksin buatan Sinovac Biotech. Selain itu memo tersebut juga berisi mengenai pendapat dari seorang tenaga kesehatan yang menyatakan hal itu justru akan membuat banyak kalangan ragu akan efektivitas vaksin Sinovac. Menteri Kesehatan Thailand, Anutin Charnvirakul, mengkonfirmasi dokumen itu memang asli.
Akibat peredaran dokumen yang bocor itu para pakar kesehatan di Thailand mendesak pemerintah untuk tetap memberikan vaksin tambahan yang dibuat dengan metode mRNA sebagai penguat. Sampai saat ini Thailand juga mengandalkan vaksin corona AstraZeneca yang dibuat di dalam negeri dengan lisensi. Namun, para pakar menganjurkan supaya para tenaga kesehatan tetap diberikan tambahan vaksin mRNA.
Menurut pakar di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), vaksin Sinovac efektif dalam menangkal Covid-19 bagi kelompok umur di bawah 60 tahun. Namun, Sinovac belum melengkapi beberapa data tentang risiko efek samping serius dari vaksin itu.
Permasalahan terkait vaksin juga dialami oleh Indonesia. Terdapat tunggakan dalam pembayaran klaim pasien covid-19 dan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang sudah diaudit mencapai Rp4,35 triliun pada 2020. Jumlah ini terdiri dari tunggakan klaim pasien covid-19 senilai Rp2,88 triliun di 975 RS dan tunggakan insentif nakes Rp1,47 triliun untuk 227.852 tenaga kesehatan.
Dari temuan ini, BPKP meminta agar Kemenkes segera membayar tunggakan yang sudah diaudit dan tunggakan yang belum memenuhi syarat agar segera dilengkapi dokumen-dokumennya. Sementara untuk tunggakan pembayaran insentif nakes, BPKP menyatakan jumlah tunggakan yang layak dibayar mencapai Rp1,47 triliun pada 2020. Sedangkan sisanya sekitar Rp10,48 miliar telah dikoreksi tidak perlu dibayar.
Selain realisasi tunggakan pembayaran klaim pasien covid-19 dan insentif nakes pada 2020, BPKP juga akan mengaudit tunggakan kedua pengeluaran untuk tahun ini. Untuk tunggakan pembayaran klaim pasien covid-19 yang akan diaudit mencapai Rp12,64 triliun.
