Pemerintah Dinilai Tak Mampu Tangani Pandemi

TRENDING, malangpost.id- Pandemi covid-19 memang masih menjadi momok bagi pemerintah Indonesia. Bagaimana tidak, saat ini Indonesia menduduki peringkat 23 dari seluruh negara yang terdampak oleh covid-19. Data yang ditunujkkan oleh WHO ini menandakan bahwa Indonesia darurat pandemi, terlebih Indoneisa merupakan negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia.

Adanya fakta tersebut menandakan bahwa Indonesia masih belum mampu mengatasi pandemi yang sudah menyebar sejak awal tahun lalu. Jika melihat pemerintah pertama kali menangani adanya isu persebaran tanpa kekhawatiran sedikitpun dan cenderung meremehkan. Hal ini menandakan Indonesia belum siap menghadapi pandemi.

Permasalahan tersebut terus berlanjut tanpa henti hingga sekarang.  Tidak hanya pusat saja, pemerintah daerah pun juga dianggap latah karena juga ikut acuh tak acuh atas permasalahan ini. Banyak sekali pemerintah daerah yang tidak menerapkan protokol kesehatan pada setiap fasilitas yang ada di publik. Padahal tempat-tempat tersebut menjadi salah satu tempat persebaran virus covid.

Permasalahan ini juga tak lepas dari ketidakpedulian masyarakat atas pandemi ini. Terbukti bahwa masih banyak orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan rajin mencuci tangan. Hal-hal semacam ini menjadi permasalahan tersendiri.

Pejabat pemerintah pun ikut terdampak..

Kini banyak sekali kabar bahwa perangkat atau petugas pemerintahan positif covid. Mulai dari Aparatur Sipil Negara hingga Menteri yang dianggap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Ini mengindikasikan dua hal, apakah virus tersebut dapat menyebar dengan mudah ataukah terdapat kelalaian dari pemerintah dalam menangani permasalahan ini.

Mengutip dari Kompas, Anggota Tim Ahli Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Agus Heruanto Hadna menilai, sistem birokrasi yang berjalan saat ini masih dijalankan dengan pendekatan lama yang tidak sesuai dengan kondisi pandemi. Pemerintah masih bertahan dengan protokol lamanya, sementara perkembangan dari Covid-19 sudah cukup banyak, seperti kabar bahwa virus tersebut dapat menular melalui droplet.

Hal-hal semacam itu seharusnya menjadi pertimbangan dan acuan pemerintah untuk terus mengawasi dan menjalani protokol kesehatan yang sudah dijalankan dalam beberapa bulan ini. disayangkan memang saat ini pemerintah masih bertitik tumpu pada ekonomi yang dinilai perlu untuk dibangun kembali.

Seharusnya pemerintah mengkaji kembali kebijakan-kebijakan atas Covid-19 ini, karena memang aspek ekonomi Indonesia saat ini mengalami kemerosotan, tetapi juga terdapat aspek lain yang harus diperhatikan, yaitu kesehatan.

Aspek kesehatan sejatinya tidak dapat dikorbankan dengan mengatasnamakan perekonomian. Jaminan atas kehidupan yang baik merupakan hak yang harus dipenuhi oleh setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu dengan alasan apapun, pemerintah seharusnya bisa mengkaji ulang atas apa yang sudah dilakukan selama ini dalam mengatasi pandemi.