KAMPUS, Malangpost.id – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bahas Sinergi Kampus dengan Pemerintah Daerah di Syiar Ramadan Edisi Spesial, dengan narsumber H. Thoriqul Haq, M.ML, Bupati Lumajang serta Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, Rektor UIN Maliki Malang sebagai moderatornya.
“Kami akan berbicara tentang makna kerjasama antara kampus dengan kepala daerah agar kampus bisa mengimplementasikan apa yang seharusnya dilakukan, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Begitu juga pak bupati akan menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh kampus agar sesuai dengan kebutuhan,” ujar Prof. Abdul Haris.
Thoriqul Haq menyampaikan, problematika yang ada di masyarakat harus direspons dengan kebijakan. Baik itu problem sosial, problem ekonomi, atau problem budayanya. Seluruh dinamika bagian dari problematika masyarakat menjadi pemikiran pemerintah. Berkenaan dengan problematika dan dinamika masyarakat, pemerintah dalam mengambil kebijakan, tidak bisa serta merta membuat kebijakan.
“Supaya pengambilan kebijakan pemerintah itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, di sinilah menurut saya, perlunya perguruan tinggi, perlunya kampus, perlunya akademisi yang bisa mengukur ketika pemerintah mengambil kebijakan,” jelasnya.
Bupati Lumajang ini menjelaskan, pemerintah dalam mengambil gagasan untuk menyejahterakan masyarakat, selalu menimbang apa yang tepat agar kesejahteraan masyarakat tidak pada posisi di luar kehendak pemerintah.
Baca juga : Syi’ar Ramadhan 1442 H, UIN Maliki Malang Bahas Kitab Kuning
Peran Kampus sebagai Tolak Ukur
Peran kampus sangat penting untuk menjadi tolak ukur agar kebutuhan masyarakat sinkron dengan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Ia menegaskan, apabila pola pikir pemerintah tidak ada keinginan bersama kampus arah kebijakan yang akan diambil tidak akan tepat pada sasaran.
“Kalau kebijakannya tidak tepat pada sasaran, alangkah sayangnya ada pemerintah. Harusnya, pemerintah daerah itu, bapak asuh perguruan tinggi dan perguruan tinggi punya anak asuh pemerintah,” sambungnya.
Ia menegaskan, pemerintah perlu pendampingan fakultas-fakultas di sebuah kampus agar problematika masyarakat bisa tepat sasaran.
Ia memberikan contoh di Lumajang. Tidak akan mungkin Lumajang didesain menjadi daerah industri karena sarana fasilitasnya belum memadai. Dan sebagai Bupati Lumajang, ia harus membuat telaah dengan bantuan kampus agar persambungan antara pemerintah dengan problem sosial masyarakat dapat tepat sasaran.
INFORMASI SEPUTAR UIN MALANG DAPAT MENGUNJUNGI www.uin-malang.ac.id
