JAKARTA, malangpost.id- Terkait upaya pencegahan penyebaran virus Corona sudah dituegaskan oleh Jokowi. Presiden Joko Widodo dengan tegas menyampaikan pesan agar pemerintah daerah tidak sok-sokan me-lockdown wilayah.
“Tidak, tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tetapi kita serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas,” kata Jokowi dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Meskipun pernyataan tersebut tidak menyebut wilayah tertentu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria tidak menganggap demikian. Ia menilai pernyataan Jokowi adalah sesuatu yang baik untuk diperhatikan.
“Yang disampaikan Bapak Presiden itu sesungguhnya sesuatu yang baik dan benar ya. Semua, kami, pimpinan provinsi dan teman-teman kabupaten kota pasti memperhatikan apa yang menjadi syarat pimpinan Bapak Presiden. ” kata A Riza kepada wartawan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu (4/10).
DKI selalu ikuti pemerintah pusat
Politisi Gerindra itu menyebut, kebijakan yang diambil Pemprov DKI selalu mengikuti arahan dari pemerintah pusat, agar semua kebijakan saling bersinergi positif.
“Kami dalam rangka melaksanakan protokol berbagai upaya kegiatan pencegahan penanganan COVID. Mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi, kebijakan pemerintah kabupaten, semua berbagai kebijakan ini disinergikan menjadi kebijakan yang saling bersinergi positif,” sebutnya.
Lebih lanjut riza mengatakan, dalam mengatasi wabah Corona. Pemprov DKI selalu mengikuti rekomendasi dari organisasi kesehatan dunia (WHO) dengat tetap memperhatikan fakta dan data yang terjadi di lapangan.
“Umpamanya ya, kita juga belajar dari banyak negara di dunia dalam rangka penanganan COVID ya. Begitu juga seperti yang sampaikan Pak Presiden, tentu menjadi penting bagi kita semua atau pimpinan di provinsi kabupaten kota. ini semuanya harus berdasarkan pada fakta dan data,” ujarnya.
Sementara Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan pesan Presiden tersebut tidak dikategorikan secara khusus untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Namun Gembong menyebut pesan tersebut dapat menyentil Anies. Sebab, Anies saat ini tengah menarik rem darurat dengan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB ketat bertujuan untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta. (dtk/anw)
