JAKARTA, malangpost.id- Gelombang protes pengesahan UU Cipta Kerja terus bergulir. Meski UU tersebut telah disahkan Senin(5/10) sore, aliansi buruh akan tetap menggelar aksi mogok kerja mulai hari ini. Kaum buruh juga akan turun ke jalan melakukan aksi hingga 8 Oktober 2020.
“Hari ini kita aksi di daerah dan kota masing-masing ada yang di Pemda, di kawasan, ini dilalukan serentak,” kata Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, dikutip dari detik.com, Selasa (6/10).
Ia menjelaskan, hari ini dan besok aksi kaum buruh akan di gelar di Pemda dan kawasan industri seluruh Indonesia. Ia juga menyebut aksi penolakan UU Cipta Kerja ini akan dilanjutkan lebih besar di DPR atau Istana pada 8 Oktober 2020.
“Iya yang dimaksud mogok nasional kan melakukan aksi serentak di berbagai kota baik daerah daerah secara nasional. Kan gitu, kalau tanggal 8 Oktober itu kan memang aksinya di DPR nanti. Gerakan buruh bersama rakyat, bersama aliansi di daerah-daerah, tanggal 8 itu akan lakukan aksi di Jakarta gitu. Apakah di DPR atau Istana, tapi sementara di DPR gitu,” ucapnya.
UU Cipta Kerja dirasa tidak pro-rakyat
Ia juga menyebut pengesahan UU Cipta Kerja menunjukan pemerintah dan DPR tidak peka dengan apa yang disuarakan buruh. Pemerintah dianggap abai dengan nasib para kaum buruh, dan malah tunduk pada kepentingan pengusaha.
“Terlihat betul ini kepentingan siapa, yang jelas bukan untuk kepentingan rakyat. Kalaupun mereka untuk investasi dan lapangan pekerjaan itu terus apanya? Justru itu kan membukakan fleksibilitas tenaga kerja yang mudah dicari dan mudah di-PHK artinya ke depan masyarakat tidak punya kepastian kerja dan penghidupan yang layak,” paparnya.
Terkait aksi serentak yang digelar kaum buruh, ia meminta pemerintah tidak memanfaatkan aparat untuk tidak melakukan tindakan represif terhadap aksi kaum buruh.
“Kami juga sampaikan ke pemerintah tidak usah melakukan represifitas dengan menggunakan aparat berhadapan dengan rakyat, persoalan ini munculnya asap karena ada api dari pemerintah dan DPR sendiri memaksakan satu regulasi yang kemudian dipaksakan,” imbuhnya.
Sementara terkait pengamanan, Polda Metro Jaya menurunkan personel di wilayah perbatasan menuju ke Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi massa buruh yang akan unjuk rasa di depan DPR/MPR RI.
Di gedung Dapar sendiri belum ada satupun massa buruh yang melakukan aksi. Lalu lintas di depan Gedung DPR juga terlihat masih bisa dilewati oleh kendaraan. Namun demikian, telihat sejumlah aparat kepolisian siaga di sekitar Gedung DPR. Tampak pula kendaraan taktis barracuda dan lainnya standby di Flyover Ladokgi, seperti yang dikutip dati detik.com. (dtk/anw)
