BALAIKOTA, Malangpost.id – DPRD Kota Malang gelar Rapat Paripurna mengenai Penyampaian Penjelasan Walikota Atas RANPERDA (Rancanan Peraturan Daerah) tentang upaya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, yang tengah masuk pembahasan legilatif. Hal tersebut dibahas di Ruang Rapat Paripurna, pada Senin, (7/6), petang.
Dalam rapat paripurna itu, yang dihadiri langsung Wali Kota Malang Sutiaji, bersama Wakil Wali (Wawali) Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, Sekretaris Daerah Erik Setyo Santoso dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk, 43 Anggota DPRD Kota Malang, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang.
Walikota Malang Sutiaji menyampaikan bahwa pencapaian keuangan daerah pada tahun 2020 dinilai cukup baik. Meski ada beberapa program yang tidak mencapai target. Terealisasinya anggaran tersebut meliputi sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk periode tahun 2020 yang telah diaudit oleh BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan).
“Ini merupakan rutinitas Laporan Keuangan Daerah. Setiap tahunnya setelah diperiksa oleh BPK, harus disampaikan pada DPRD. Dan salah satu SOP-nya, yakni ketika kita menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pun harus disertai atau menyertakan salah satu pimpinan dari dewan atau DPRD Kota Malang,” ujarnya.
Meskipun ada beberapa hal yang belum capai target, hal tersebut masih dianggap baik. Terlebih Kota Malang mampu berhasil mempertahankan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 10 kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2020. Serta mendapat predikat A dari wilayah provinsi Jawa Timur.
‘’Resum ini merupakan hasil dari laporan pertanggungjawaban penyelenggara keuangan daerah, dan Alhamdulillah kita secara administratif sudah memenuhi kaidah-kaidah keuangan akuntasi pemda,’’ katanya.
Penyebab Belum Tercapainya Salah Satunya Segi Pendapatan Daerah
Sutiaji juga menambahkan salah satu penyebab belum tercapainya target adalah dari segi pendapatan daerah. Dimana target awal mencapai Rp 1.98.935.905.965,37. Namun yang terealisasi sebesar Rp 1,95 Triliun atau sebesar 97,86 persen. Sehingga, terdapat kurangnya target sebesar Rp 42.845.720.861,02 yang berasal dari beberapa sumber-sumber Pendapatan Daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rianida Kartika menjelaskan bahwa hasil laporan pertanggung jawaban tersebut, akan terus di kaji dan telaah ulang oleh fraksi-fraksi partai DPRD Kota Malang. Karena menurutnya pihaknya tidak ingin main-main dalam menindaklanjuti temuan BPK, terkait dengan seluruh laporan pertanggung jawaban.
‘’Kami akan secepatya segera lakukan kajian telaah untuk menelusuri laporan tersebut. Kemudian akan ada Pandangan Umum oleh setiap fraksi, dan disitulah baru kita soroti bersama satu per satu,’’ ujar I Made.
Ia juga menyampaikan perihal keputusan diterima atau ditolak. Nantinya akan dibahas dan dipercepat bersama perangkat daerah terkait.
pada 30 Juni 2021 mendatang.
Pewarta : Fanda Yusnia
