Wadahi Aspirasi Publik, Pemkot Malang Gelar Konsultasi Publik RKPD 2022

BALAIKOTA, malangpost.id- Rabu (20/1) lalu Pemerintah kota Malang melaksanakan konsultasi publik Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hal ini turut menjadi jalan bagi setiap pihak untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pihak exekutif. Sehingga, pola pembangunan Kota Malang di tahun 2022 dapat lebih tepat sasaran. Karena pola pembangunan tidak lagi bersifat atas ke bawah namun juga bersifat bawah ke atas. Hal ini menjadikan masyarakat tidak hanya menjadi obyek pembangunan namun juga menjadi subyek pembangunan yang dapat turut menentukan arah pembangunan.

RKPD sebagai forum dimana berbagai pihak dapat turut serta berpartisipasi aktif dalam penetuan  arah dan prioritas pembangunan di Kota Malang. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 80 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPMJD, dan RKPD. Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

Dalam pembukaan acara ini, H. Sutiaji selaku Walikota Malang menyampaikan harapannya agar arah kebijakan serta prioritas RKPD Kota Malang pada tahun 2022 bersifat aspiratif serta akomodatif terhadap berbagai pihak. Serta setiap kebijnakan yang diambil dapat dilaksanakan secara persuasif kepada masyarakat Malang. Hal ini tentunya dapat meminimalisir gesekan yang mungkin saja terjadi ketika suatu kebijakan dilaksanakan.

“Untuk merumuskan kebijakan kedepan, arah kebijakan dan prioritas RKPD Kota Malang 2022 yang harapannya Kebijakan-kebijakan di Kota Malang adalah kebijakan yang aspiratif, yang akomodatif, dengan pendekatan persuasif, dengan nuansa yang futuristik.” Ucap Sutiaji membuka forum Konsultasi Publik RKPD 2022.

Selain menyampaikan harapannya, Sutiaji turut menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai pola pembangunan pemerintah. Sutiaji mengingatkan agar masyarakat, utamanya yang memiliki aspirasi seputar pembangunan, dapat menyampaikannya di forum yang tepat sehingga didapatkan solusi yang baik.

“Untuk itu sekali lagi, ini yang perlu kami sampaikan pada seluruh masyarakat bahwa dokumen-dokumen atau inventarisasi-inventarisasi masalah yang akan disampaikan atau yang direncakan di tahun 2022, tahun ini harus sudah masuk pada data kami. Sehingga tidak bisa tiba2 begitu saja nanti minta anggaran atau minta kegiatan- kegiatan.” Tambahnya.

Selain RKPD pada Rabu lalu, juga akan dilakukan berbagai konsultasi sesuai tema di kesempatan berikutnya. Hal ini sebagai bentuk mewadahi aspirasi setiap pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan di Kota Malang.