MALANG, malangpost.id- Tak hanya KPK yang turun ke daerah; mencermati fasum dan fasos perumahan. Kejaksaan Agung (Kajagung) pun punya program pengawasan dana di tingkat desa. Namanya; Jaksa Menjaga Desa Sejahtera. Berbasis digital.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu dan Kabupaten Malang pun menggeber sosialisasi aplikasi itu. Tujuannya, memonitor dan memberi pendampingan pada penyaluran dan penyerapan dana desa (DD) berbasis digitalisasi.
“Aplikasi ini bisa menjadi fungsi kontrol. Dalam rangka mengawal penyaluran dan pemanfaatan DD di Kota Batu,” tegas Kajari Kota Batu, Supriyanto, saat sosialisasi, Rabu (14/10).
Apabila semua kegiatan tepat waktu, bermutu, administrasinya bagus, tentu tidak akan ada permasalahan hukum. Aplikasi jaga desa untuk menjaga, mengamankan penggunaan DD bisa digunakan tepat waktu, tepat sasaran. Harapannya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Total DD dalam APBN 2020 sebesar Rp72 triliun. Kabupaten Malang dengan 378 desa mendapat kucuran Rp 383.481.676.000. Penerima terkecil Desa Sempalwadak, Kecamatan Bululawang Rp 763.336.000.Yang terbesar Desa Sukomulyo, Kecamatan Pujon yaitu Rp 1.636.124 miliar.
Sedang untuk Kota Batu dengan 19 desa pada tahun 2020 mendapat Rp 29 miliar. Naik Rp 3 miliar dari tahun 2019. Desa Giripurno dan Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, memperoleh DD tertinggi. Masing-masing Rp 2.386.521.00 dan Rp 2.138.497.000. Terendah adalah Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Rp 1.130.282.00.
Penggunaan anggaran DD harus benar-benar sesuai aturan. Jangan sampai ada lagi kepala desa (kades) berikut perangkatnya masuk bui gara-gara penyimpangan DD. Dengan jaksa jaga desa sejahtera, angka penyimpngan DD dapat ditekan. Kades pun terhindar dari bui. Rakyat jadi sejahtera.(ekn)
>>>>> Selengkapnya di Harian DIs Way Malang Post Edisi Jumat (16/10)
