TRENDING, malangpost.id– Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan jajarannya melibatkan sejumlah ormas keagamaan terkait pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia.
“Kita libatkan dari awal organisasi keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dan organisasi ormas lainnya,” kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10).
Pelibatan organisasi keagamaan ini menurut Presiden bertujuan untuk menjelaskan kepada publik terkait status vaksin. Dengan begitu, masyarakat diharapkan lebih yakin menerima vaksin Covid-19.
“Terutama dalam menjelaskan soal manfaat vaksin dan meyakinkan kepada umat mengenai kehalalan dari vaksin ini,” kata Jokowi.
Terkait kehalalaln vaksin, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga memastikan MUI terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 sejak awal, termasuk kunjungan ke fasilitas vaksin di China. Wapres juga memastikan vaksin yang beredar nantinya sudah melalui sertifikasi halal oleh MUI. Jika yang terjadi sebaliknya, kata Ma’ruf, MUI bisa saja mengeluarkan kebijakan sendiri dimasa darurat ini.
“Tetapi kalau tidak halal, namun tidak ada solusi selain vaksin tersebut, maka dalam situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia,” jelas dia.
Selain keterlibatan ormas Islam, Tim Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah melakukan inspeksi ke China pada Kamis (15/10). Tim menyambangi tiga sarana produksi vaksin, yakni Sinovac, Sinofam, dan Kansino. Hal itu untuk memastikan kualitas vaksin Covid-19 yang akan dibeli oleh pemerintah Indonesia, seperti yang dikutip dari cnnindonesia.com
Sebelumya, Pemerintah telah menyepakati pembelian vaksin dari empat perusahaan di luar negeri, yakni Cansino, G42/Sinopharm, Sinovac, dan Astrazeneca. Keempat vaksin tersebut masih dalam tahap uji klinis fase 3. (cnn/anw)
