Reformasi Mahasiswa 1998, Ini 6 Agendanya

FEATURES, Malangpost.id – Gerakan reformasi mahasiswa 1998 merupakan puncak dari gerakan mahasiswa pada tahun sembilan puluhan.

Gerakan ini menjadi sebuah gerakan yang bersejarah karena dengan adanya gerakan ini rakyat berhasil memaksa mundur Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia.

Tepatnya pada 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, kemudian kedudukannya digantikan oleh Presiden BJ Habibie.

Berakhirnya kepemimpinan Soeharto setelah 32 tahun masa kepemimpinannya melahirkan era baru yakni era Reformasi.

Ini 6 Agenda Reformasi Mahasiswa 1998

Berikut isi tuntutan reformasi yang disampaikan oleh mahasiswa pada era 1998, yang disebut sebagai enam agenda reformasi 1998.

• Adili Soeharto beserta antek-anteknya

Tuntutan pertama dari reformasi 1998 adalah mengadili Soeharto beserta antek-anteknya. 

Pada masa itu, para mahasiswa memaksa Soeharto mundur dari jabatannya. 

Dikarenakan banyaknya terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan pemerintahan Soeharto selama kurang lebih 32 tahun. Hal tersebut menyumbang kerugian terhadap negara hingga triliunan rupiah.

Pada masa itu perekonomian Indonesia menjadi carut-marut, ditambah lagi saat krisis moneter 1998.

• Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 berujuan untuk memberikan batasan hukum atas masa jabatan presiden dan menteri. Sebab pada masa pemerintahan presiden pertama, Soekarno dapat memimpin seumur hidupnya dan pada masa pemerintahan Soeharto, bisa memimpin selama 32 tahun.

Hal ini dilakukan agar pada pemerintahan selanjutnya tidak terulang hal yang sama.

• Menuntut Otonomi Daerah Seluas-luasnya

Pada masa Orde Baru, Soeharto hanya membangun dan mengembangkan satu titik wilayah saja, yakni pulau Jawa.

Maka dengan adanya otonomi daerah, rakyat berharap agar semua daerah bisa membangun serta mengembangkan daerahnya sendiri.

Hal itu juga bertujuan untuk meratakan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

• Hapus dwifungsi ABRI

Pada masa itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) memiliki dua fungsi, yakni, fungsi keamanan dan fungsi sosial politik.

Dwifungsi tersebut menuturkan bahwa terdapat dua tugas ABRI, menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara.

Dwifungsi ini melahirkan sebuah permasalahan. Rakyat memandang bahwa ABRI dapat menjadi sebuah kekuatan besar dan tidak memihal rakyak sipil. Maka dengan penghapusan dwifungsi ABRI, hal ini diharapkan tidak terjadi pada masa mendatang.

• Hapus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Seperti yang telah disebutkan di atas, pada masa pemerintahan Soeharto terjadi KKN secara masif atau besar-besaran sehingga perekonomian Indonesia menjadi ciut dan tidak dapat lagi berjalan sesuai harapan bangsa Indonesia.

Maka dari itu, rakyat Indonesia menuntut pemerintah menghapuskan KKN untuk dapat melahirkan kembali pemerintahan yang bersih.

• Tegakkan Supremasi Hukum

Pada masa itu, hukum yang ada hanya menciptakan hukuman bagi rakyat sementara para elit politik bebas melakukan hal-hal yang sesuai keinginannya. 

Dengan menegakkan supremasi hukum, rakyat berharap hukum dapat mengadili rakyat maupun para penguasa.