BALAIKOTA, Malangpost.id – Kapolres Malang Kota merespon kabar seruan demo menolak rencana kedatangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ke Malang Raya, Jawa Timur.
Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto mengatakan, kabar tentang ajakan demo menolak kedatangan Menko Luhut masih didalami kebenarannya dan menyiapkan pengamanan.
Namun yang pasti pihaknya belum menerima surat pemberitahuan aksi yang rencananya dilakukan di Simpang Empat Kayu Tangan Heritage atau Jalan Basuki Rahmat, Kota Malang tersebut.
“Masih kami dalami, sejauh ini Polresta belum menerima surat pemberitahuan aksi,” katanya.
Baca juga : Beredar Seruan Aksi Demo Penolakan Kedatangan Luhut Pandjaitan ke Malang, Berikut Tuntutannya
Meski masih simpang siur, lanjut dia, polisi tetap mempersiapkan pengamanan aksi tersebut. Termasuk melakukan pengalihan arus lalu lintas, demi menjaga keadaan tetap kondusif.
“Agar masyarakat tidak terganggu,” imbuhnya.
Sedangkan terkait jumlah personel polisi yang bakal disiapkan, AKBP Budi mengaku masih mengaturnya.
“Belum tahu karena harus lihat dan atur komposisi dulu,” ujar akrab disapa Buher ini.
Sementara, rencana demo menolak kedatangan Menko Luhut diinisiasi kelompok mengatasnamakan Gerakan Aktivis Milenial (GERAM) Malang Raya. Ketua Geram Malang Raya, I Putra Bangsa menjelaskan, akan ada sekitar 150 – 200 massa aksi bakal melakukan demo penolakan Luhut.
“Terdiri dari mahasiswa maupun pelaku-pelaku usaha kecil yang terdampak, serta masyarakat Malang Raya semua yang terdampak,’’ balasnya ketika dihubungi, Kamis,(12/8).
GERAM : Luhut Tidak Becus Menangani Pandemi Covid-19
Putra menjelaskan, tujuan menolak Luhut ke Malang karena dinilai tidak becus menangani pandemi Covid-19 sebagai koordinator PPKM Jawa Bali. Luhut dinilai lebih mementingkan kepentingan investor daripada penanganan wabah Covid-19 di Indonesia.
“Buktinya, tidak dipungkiri adanya kedatangan 500 TKA (Tenaga Kerja Asing) China, nama Luhut selalu hadir dengan posisi pembela kedatangan TKA tersebut. 500 TKA itu nantinya dipekerjakan di dua perusahaan nikel di Sulawesi Utara. Ini tidak mencerminkan pembatasan sosial di dalam negeri, kalau orang dari luar masih boleh masuk,” urainya.
Baca juga : Besok, Menko Marves Luhut Panjaitan Sambangi Malang Raya
Putra juga menegaskan bahwa Luhut juga belum bisa membuktikan keefektifan PPKM di wilayah Jawa-Bali untuk menekan kasus Covid-19.
“Sampai saat ini belum terbukti mampu mengatasi dan mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 sehingga indikator bahwa tidak ada keberhasilan apapun yang dilakukannya untuk memutus mata rantai Covid-19 di berbagai daerah,” pungkasnya.
Sementara untuk Erick Thohir, GERAM menolak kedatangannya karena Menteri BUMN itu telah menciderai hati rakyat. Hal ini dibuktikan dengan diangkatnya mantan koruptor sebagai komisaris salah satu anak perusahaan BUMN.
“Menteri BUMN ini hanya sekadar menggunakan narasi AKHLAK saja namun ternyata kebijakannya menunjukan sesuatu yang berbeda. Dia (Erick Thohir) masih mengangkat seorang mantan terpidana korupsi sebagai komisaris BUMN,” tuturnya.
Untuk itu, Putra mengaku kedatangan Luhut maupun Erick tidak lebih dari seremonial semata. Tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi penanganan Covid-19 di Malang.
